Page 9 - BUKU 1

liputi kegiatan pemindahtanganan atau hibah, penghapus-

an, dan pengawasan pengendalian Barang Milik Negara.

Dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan aset
antara lain:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara,

b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No-
mor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada
Badan Layanan Umum,

c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No-
mor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penghapusan Barang Milik Negara,

d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No-

mor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Sebagian
Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara,

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi No. 90 tahun 2016 tentang Pendelegasian Se-

bagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara,

f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 229/KM.6/2016
tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri
Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Dirjen KN.

Kepada Pejabat di Lingkungan DJKN untuk dan Atas
Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/
atau Keputusan Menteri Keuangan,

PANDUAN PENGELOLAAN ASET I 5